Dana Desa Terus Meningkat

0
165

Kepala DPMD Kaltara, Wahyuni Nuzban membuka secara resmi Bimtek Siskeudes di Hotel Anugerah, Senin (4/3) lalu

PDKT.ME- TANJUNG SELOR – Program alokasi dana desa yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah banyak memberikan kontribusi positif bagi daerah di Kaltara. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Senin (4/3) lalu.

“Program ini sudah berhasil meningkatkan pelayanan social dasar, dan telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat,”kata Wahyuni Nuzband saat membuka Bimbingan Teknis Siskeudes 2.0 bagi tim verfikasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan Tenaga Pendamping Professional Desa se Kaltara di Hotel Anugerah.

Dalam waktu 5 tahun terakhir, pembiayaan dana desa melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus meningkat. Bahkan saat ini dana desa yang dikurukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp 187 Triliun.

“Kalau untuk dana desa yang diterima oleh 447 desa di Kaltara mulai tahun 2015 hingga 2019 sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Pasalnya, tiap tahun dana desa yang di terima terus meningkat. Tahun ini saja dana desa di Kaltara sebesar Rp 463 miliar yang tersebar di 447 desa di Kaltara,”beber Wahyuni.

Melalui Bimtek ini, Wahyuni berharap output yang dihasilkan dapat memahami sistem pengelolaan dana desa di Kaltara. “Baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, yang diperoleh dari tahun ke tahun agar lebih baik lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Sutrisno menjelaskan, aplikasi siskeudes dikembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana desa.

“Aplikasi Siskeudes ini mulai diterapkan tahun 2015 yang didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun karena ada penyesuaian mengenai pengelolaan dan tampilannya, akhirnya peraturan tersebut diganti dengan Permendagri 20 Tahun 2018, sehingga aplikasi ini perlu disesuaikan dengan regulasi,” papar Sutrisno.(humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here