Gubernur Tegaskan Pembangunan Bidang Kesehatan Prioritas di Kaltara

16
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau salah satu stan pameran kesehatan, Senin (1/4).
PDKT.ME- TANJUNG SELOR – Kesehatan bukan hanya berkaitan dengan kualitas hidup, tapi juga menyangkut martabat bangsa. Negara akan kuat, jika masyarakatnya sehat. Untuk itu, pembangunan di bidang kesehatan sangat lah penting. Termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), yang menempatkan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Daerah Provinsi Kaltara 2019 yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Universitas Kaltara Tanjung Selor, Senin (1/4).

Raker Kesehatan dengan tema “Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan Semesta di Provinsi Kalimantan Utara”, diikuti kepala dinas kesehatan dan para pimpinan rumah sakit se-Kaltara. Selain itu, juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Atas nama pemerintah provinsi, dan masyarakat Kaltara menyampaikan terima kasih atas kehadiran beberapa pejabat dari Kementerian Kesehatan ke Kaltara. Ini menunjukkan perhatian yang besar dari pemerintah pusat terhadap Kaltara,” ujar Irianto mengawali sambutannya saat memberikan arahan dalam kegiatan.

Pembangunan kesehatan, kata Gubernur, merupakan suatu upaya dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat, terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Untuk itu, perlu memperkuat tiga pilar pembangunan kesehatan yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sesuai hasil Raker Kesehatan Nasional, kata Gubernur, telah melahirkan 5 isu bidang kesehatan yang perlu perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi di seluruh pemerintah daerah. Kelima isu prioritas tersebut, antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi, stunting, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Kebijakan kesehatan yang terbaru dari pusat, lanjutnya, perlu disosialisasikan ke daerah. Seperti di antaranya, implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, strategi program-program kementerian kesehatan RI, peran pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan, serta persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gubernur berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui dukungan Pemerintah Pusat, serta keterlibatan aktif seluruh stakeholder di Kaltara dan masyarakat perlu ditingkatkan. Yaitu, melalui penguatan, penajaman dan pendampingan pelaksanaan program untuk mencapai SPM bidang kesehatan yang telah ditetapkan sebagai indikator keberhasilan daerah.

Di Kaltara, kata Gubernur, pembangunan bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Melalui beberapa program yang sudah dilaksanakan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Utamanya untuk masyarakat miskin, kita ada program menjemput pasien warga miskin. Kita siapkan ambulans untuk menjemput secara gratis. Dan saya sudah instruksikan kepada semua jajaran kesehatan, agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga miskin. Kita juga memiliki ambulans air yang siap melayani warga secara gratis,” ungkap Irianto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here