Hari Pertama Kerja di 2019, Gubernur Pimpin Rapat Staf

41
TANJUNG SELOR – Pdkt.me – Mengawali hari pertama kerja di tahun 2019, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memimpin rapat staf bersama Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Syaiful Herman dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun biro di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Rabu (2/1).

Banyak hal dibahas dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Gubernur tersebut. “Pertama kita melakukan evaluasi secara menyeluruh kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 2018. Utamanya terkait realisasi APBD, ujar Gubernur usai pertemuan.

Secara umum, dikatakan Irianto, realisasi APBD Kaltara 2018 sudah cukup bagus. Yaitu rata-rata realisasi sekitar 80 persen lebih. Meski demikian diakui, masih ada beberapa OPD yang realisasinya di bawah 80 persen. “Harus kita akui juga, APBD kita pada 2018 kurang sehat. Kita mengalami defisit. Syukur Alhamdulillah, kondisi itu bisa kita atasi dengan melakukan efisiensi dalam beberapa kegiatan. Kita optimis, insya Allah APBD 2019 ini akan lebih sehat, ungkap Irianto.

Evaluasi lainnya, adalah berkaitan dengan pendapatan daerah. Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajarannya, sehingga pendapatan daerah Kaltara tahun 2018 bisa melampaui target. Dari target sekitar Rp 338 miliar, hingga akhir Desember realisasi pajak daerah mencapai Rp 376 miliar lebih. “Saya yakin ke depan, pendapatan daerah untuk Kaltara bisa lebih besar lagi. Banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Saya minta seluruh OPD, utamanya yang berpotensi untuk pendapatan daerah, turut membantu dengan berkreasi melakukan inovasi-inovasi, ujar Gubernur.

Dari evaluasi tersebut, Irianto menekankan pentingnya perencanaan kerja yang baik. “Semua kegiatan yang kita lakukan akan berhasil baik, jika perencanaannya bagus, jelas Gubernur. Irianto meminta kepada seluruh OPD untuk membuat perencanaan kegiatan dengan matang. Begitu pun dalam pelaksanaannya, Gubernur meminta kepada seluruh OPD untuk membuat laporan setiap triwulan atau tiga bulan sekali untuk selanjutnya akan dievaluasi.

Berkaitan dengan realisasi APBD 2019, Gubernur mengatakan, jika dari awal pengesahan APBD bisa cepat atau tepat waktu, seharusnya bulan ini sudah bisa dimulai kegiatan. Namun karena ada keterlambatan penetapan, mau tidak mau agak mundur. “Karena keterlambatan itu, saya instruksikan kepada semua kepala OPD untuk bergerak cepat, ucap Gubernur. Irianto minta paling lambat 7 Januari, sudah ada usulan nama-nama yang akan menjadi pengelola anggaran. Kepada kepala OPD dan juga para pengelola anggaran, saya minta secepatnya membuat Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini sangat penting, kata Gubernur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here