Hoax, Hate Speech dan Black Campaign Dipusaran “Jeruji Besi”

544

 

pdkt.me – NIAT baik ingin menyebarkan informasi kepada orang lain justru bisa mencebloskan kita ke dalam jeruji besi. Seperti yang dialami lima warga Sumedang berinisial JJ, RS, A, H, dan WPA, gara-gara ikut menyebarkan adanya perkelahian antara tukang ojek dan membumbuinya dengan nada provokasi di Media Sosial (Medsos) membuat mereka mendekam di penjara. Kelima warga itu ditetapkan sebagai tersangka penyebar ujaran kebencian, dijerat pasal 45 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukum kurungan penjara enam tahun atau denda satu milyar rupiah. (sumber tribunjabar, 30 November 2017)

Disini, penulis tidak membahas kasus diatas secara detail, melainkan memberikan apresiasi kepada Polres Tarakan atas statemennya yang menjadi headline di salah satu Surat Kabar Harian (SKH) lokal Kaltara, Sabtu (20/1) dengan judul “Tim Cyber Awasi AKun Tukang Provokasi di Medsos”. Langkah itu diambil, dengan niatan menjaga Kamtibmas jelang Pilkada Tarakan maupun bisa saja demi menjaga kondusifitas antara pemerintahan dengan masyarakatnya.

Pantauan penulis, dalam satu bulan terakhir baik di Medsos utamanya Facebook dan Whatshapp perang argumentasi antara tim bakal pasangan calon Pilkada Tarakan sudah memanas, bahkan ada yang mengeluarkan bahasa-bahasa kasar atau tak layak. Tak hanya itu, informasi menyudutkan kepala daerah salah satunya Gubernur Provinsi Kaltara dengan berita yang belum tentu benar saat ini tak kalah serunya. Seperti kabar demo yang dimotori di depan Kantor KPK oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kaltara (17/1) menjadi pembicaraan hangat dalam dua hari terakhir. Aksi di ibukota itu, beritanya massive di-share oleh sejumlah pengguna akun facebook dengan mengutip informasi dari berbagai media online. Anehnya, sejumlah media online besar nasional yang rajin ngepos di kantor KPK dan media harian lokal di Kaltara tidak memberitakan informasi tersebut.

Dari informasi ini, dikhawatirkan penulis adalah sejumlah pengguna Medsos yang ikut menyebarkan informasi tersebut dan menambahkannya dengan kata-kata atau nada-nada sumbang. Bisa saja, ada pengguna Medsos yang terjerat hukum seperti kasus lima warga Sumedang diatas. Keinginan penulis mencoba membedah sedikit informasi dari berita-berita demo di KPK itu yang bisa saja salah atau benar. Disini penulis akan menyampaikan analisa isi/konten orasi dalam tulisan sejumlah media online yang mempublish berita tersebut. Kemudian, akibat hukum yang dapat dikenakan para pengguna medsos dalam menyebarkan berita yang fakta hukumnya belum benar atau masih meragukan.

Dari sekitar 15 media online yang penulis pantau terdapat kejanggalan dalam hal penulisan berita. Satu hal yang harus kita ketahui setiap wartawan mempunyai gaya penulisan bertia tersendiri, antara satu media dengan media lainnya pasti memiliki perbedaan redaksi. Meski secara substansial beritanya sama. Kita bisa lihat, semua media yang mengangkat berita demo di KPK terhadap Gubernur Provinsi Kaltara itu, pada kenyataannya memiliki berita yang sama baik lead berita maupun gaya penulisan setiap paragrafnya. Nah permasalahannya apakah berita yang diangkat oleh media-media tersebut ditulis oleh satu orang? Atau media itu semuanya dimiliki satu orang? Dan apabila dugaan demo itu tidak benar, kita bebas menggiringnya menjadi sebuah berita yang heboh namun bernuansa propaganda terhadap pemerintahan Kaltara?

Penulis mengambil uraian diatas, dan mencoba menyimpulkan adanya dugaan tujuan tertentu dari sekelompok orang untuk mempolitisi melalui media-media yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Muaranya bisa saja mengganggu sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Kaltara, daerah yang kita cintai ini. Teringat pesan salah satu tim presidium pendiri Provinsi Kaltara almarhum Philipus Gaing yang menyampaikan bahwa “Provinsi Kaltara didirikan dengan niat luhur dimana masyarakatnya sadar akan hak kemajuan daerahnya”. Termasuk sadar hukum untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi berita maupun menyebarkannya di medsos.

Bagi siapapun yang berniat mengirimkan kabar bohong atak sekedar iseng mendistribusikan beruta yang belum benar fakta hukumnya harap berhati-hati. Akibat hukumnya sangat jelas, ancamannya tidak main-main, bisa dikenakan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 dalam UU ITE. Di dalam pasal UU ITE ini disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamanya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar”.

Oleh karena itu, penulis meminta masyarakat khususnya masyarakat Kaltara tidak langsung mempercayai dan menyebarkan pesan berantai melalui perangkat elektronik (medsos). Terlebih lagi apabila pesan tersebut tidak benar. Untuk itu kesadaran dalam bermedia sosial maupun akan kesadaran hukum patut dikampanyekan secara terus-menerus.(st)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here