Jangan Sampai Hutan Bakau Kalimantan Utara Tinggal Sejarah

0
639

Pdkt.me – Era 1980an, saat nelayan menikmati hasil laut berlimpah ruah di wilayah pesisir Kalimantan Utara, karena ditopang ekosistem pesisir yang masih sehat, seperti habitat mangrove atau hutan bakau yang memastikan habitat alami ikan untuk berkembang biak. Saat saya kecil, tidak perlu jauh menangkap ikan belanak dan kepiting, cukup disamping rumah kami, rumah beratap nipah bertiang ulin yang cukup tinggi, di kolong rumah kami biasa bermain, bernama Strat Buntu, kini jalan Gajah Mada, masuk wilayah administratif kelurahan Karang Anyar Pantai. Batas hutan bakau waktu itu, di jalan simpang yang kini bernama jalan Cendrawasih.

Kini, kita bisa melihat sendiri kawasan ini langganan banjir, kolong rumah kini rata dengan jalan raya, berarti naik 2 meter sejak 1980an. Faktor alami mungkin bisa jadi penyebabnya, seperti endapan pasir dari darat, konversi bakau untuk rumah, dan sampah menahun. Tak heran, selain banjir, ancaman lain adalah buruknya sanitasi dan higenis warga kawasan tersebut serta ancaman kebakaran karena pemukiman padat.

Kerusakan bakau akibat konversi perumahan dan usaha khususnya tambak tak hanya di pesisir pulau Tarakan, tapi juga SELURUH pesisir Kalimantan Utara. Era akhir 1980an, pembukaan lahan tambak oleh petambak konvensional merajalela, ditambah masuknya konglomerasi pertambakan modal jumbo. Kini, hutan bakau di Kaltara hanya sekedar pemanis etalase, cantik tampak depan, karena dari udara saat pesawat akan mendarat, tambak baik yang produktif maupun tidak, seperti rusak berat mirip rambut pitak. Ancaman lain adalah destructive fishing atau kegiatan penangkapan yang menghancurkan, misal dalam konteks Kaltara, bom ikan, pukat harimau atau trawl, over fishing atau penangkapan ikan yang berlebihan, dan penebangan bakau untuk bangunan/kayu bakar. Berbagai jenis ancaman ini jelas mempengaruhi ekosistem lainnya, tempat pembenihan dan pembiakan serta habitat alami ikan hilang. Kita bisa menyaksikan sendiri banyak ikan endemik asli Kaltara hilang atau berkurang penampakannya, misalnya hiu gergaji, pesut, dan lumba-lumba.

Memang dampak hasil produksi perikanan positifnya luar biasa bagi ekonomi Kaltara, tapi bagi nelayan tradisional dan ekosistem pesisir ini sangat menghancurkan. Banyak kasus profesi nelayan tidak lagi menjadi pilihan karena hasil tidak menjanjikan, akibatnya banyak komunitas keluarga nelayan beralih pekerjaan. Dalam arti lain, minimnya kehadiran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan perlindungan sumber daya perairan dan perikanan akan berdampak pada rusaknya ekosistem bakau dan hilangnya hak ekonomi nelayan kecil akibat over fishing.

Solusi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Implikasi dari pemberlakuan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menurut UU ini, mandat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ada pada pemerintah propinsi, sehingga pelaksanaan pengawasan harus kolaboratif karena kurangnya sumber daya manusia, peralatan, dan pengetahuan.

Hadirnya Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kalimantan Utara yang mengatur pembagian zona pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi zona arus laut, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan zona pemanfaatan umum perlu dikonkritkan rencana aksinya secara kolaboratif. Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara menggandeng unit pengawasan kelautan perikanan seperti Pangkalan PSDKP Tarakan, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Polairud, Angkatan Laut, dan masyarakat nelayan. Upaya kordinatif ini memastikan sinergi penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan lebih konkrit.

Untuk mengatasi kurangnya personil pengawasan oleh penegak hukum, pemerintah perlu memaksimalkan fungsi pengawasan dan arus informasi dari masyarakat sebagai pemberi informasi atas pelanggaran yang terjadi di zona yang diatur di PERDA. Pengawasan perikanan berbasis masyarakat sudah diatur dalam SK Menteri KKP No. 58 Tahun 2001 mengenai sistem pengawasan masyarakat (Siswasmas) yang mengakomodasi kehadiran kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) untuk terlibat aktif dalam mengawasi sumber daya perikanan dan kelautan.

Kehancuran ekosistem pesisir dan laut ini dalam jangka panjang akan menjadi bencana lingkungan dan mengganggu produksi perikanan di Kalimantan Utara sehingga perlu ada rencana strategis, konkrit dan agresif untuk memastikan perlindungan ekosistem laut/pesisir dan perikanan yang berkelanjutan serta perlindungan hak ekonomi nelayan.

Penulis:


Muhamad Nour

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here