Pemprov Usulkan Rp 65 Miliar untuk Alkes RS Pratama

25
PDKT.ME- TANJUNG SELOR – Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK). Tak terkecuali yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya melalui pembangunan sarana rumah sakit. Dengan dukungan dana dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan provinsi dan juga APBD Kabupaten, sejak 2013 dibangun Rumah Sakit (RS) Pratama di beberapa daerah perbatasan.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pembangunan rumah sakit pratama di Kaltara dimulai sejak 2013, bahkan perencanaannya sudah dilakukan sejak kabupaten/Kota di Kaltara masih di bawah Provinsi Kaltim.

Keempat RS Pratama yang dibangun, antara lain di Krayan, RS Pratama Sebuku, RS Long Ampung dan RS Pratama Sebatik. “Pembangunan RS Pratama ini atas dukungan penuh pemerintah pusat, termasuk ada yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim,” kata Irianto.

Diakuinya, dari empat RS pratama tersebut, belum semuanya telah dioperasikan maksimal. Sebagai salah satu kendalanya, karena belum dilengkapi alat kesehatan (Alkes), dan juga belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kesehatannya.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah memfasilitasi untuk mengusulkan pengadaan Alkes dan juga Tenaga Kesehatannya. Pada 2019 ini, Pemprov mengusulkan untuk pengadaan Alkes ke pusat dengan total anggaran sekitar Rp 65 miliar. “Usulan disampaikan ke pusat melalui kementerian terkait. Di antaranya, kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 65 miliar,” ungkap Gubernur.

Sesuai laporan dari Dinkes Kaltara, usulan tersebut untuk memenuhi fasilitas Alkes di 3 RS pratama. Yaitu RS Pratama Krayan, Sebuku dan Long Ampung. Sedangkan RS pratama yang berada di Sebatik, sudah memiliki Alkes dan tinggal menunggu pengoperasiannya saja.

Untuk mem-follow-up usulan tersebut, Gubernur meminta kepada dinas terkaitnya, dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk terus melakukan komunikasi dengan pusat. Dengan harapan, agar rencana usulan alkes ini mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait. “Kita usulkan Alkes ini karena memang dua RS pratama yang ada di Krayan dan Sebuku sampai sekarang belum bisa beroperasi, karena tidak memiliki alkes-nya. Padahal kita tahu, bahwa kedua RS pratama ini merupakan pusat rujukan untuk Puskesmas di sekitar,” lanjutnya.

RS Pratama Krayan misalnya. Menurut Irianto, RS ini merupakan pusat rujukan Puskesmas yang berada di daerah Krayan. Sehingga nantinya, masyarakat tidak perlu harus ke Tarakan atau Nunukan. Sedangkan untuk RS Pratama Sebuku, rumah sakit tersebut bisa mengakomodir wilayah Mansalong, Sembakung dan sekitarnya. Sehingga tidak perlu lagi harus ke Malinau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here