Pilkada Awal dari Kemakmuran atau Kesengsaraan ?

0
518

Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi masyarakat Indonesia, dimana masyarakat Indonesia bebas berargumentasi dengan calon-calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada. Adapun landasan konstitusi penyelenggaraan Pilkada, terdapat didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam pasal 18 ayat 4, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dipilih secara demokratis.

Lalu, Pilkada bisa menjadi awal kemakmuran masyarakat tetapi juga dapat menjadi kesengsaraan bagi masyarakat. Masyarakat saat ini harus lebih cerdas dengan tidak mudah untuk diiming-imingi oleh calon-calon kepala daerah, masyarakat harus bersikap adil dan kritis dalam menuntut janji-janji calon kepala daerah untuk perubahan yang lebih baik dengan harapan bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Jangan jadi masyarakat yang lebih memilih apatis dan memelas karena menganggap “ya sudahlah, tidak penting juga”. Dan tahun 2018 merupakan tahun politik, karena di tahun 2018 ini pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara serentak, untuk Gubernur, Bupati, Walikota, di beberapa provinsi, Kabupaten dan Kota akan kembali dilaksanakan.

Pilkada yang katanya digelar secara demokratis itu mengundang banyak pihak masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada, Latar belakang pasangan calon kepala daerah itupun dari berbagai macam profesi, mulai dari Politisi, Pengusaha, Aparatur Sipil Negara (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, hal ini membuat pesta demokrasi di negeri ini makin menarik untuk disimak.

Pemimpin ideal lahir dari respon masyarakatnya itu sendiri, jika masyarakat jeli dan cerdas melihat calon-calon kepala daerahnya maka akan lahirlah pemimpin yang ideal dan bijaksana, sebaliknya jika masyarakat mudah untuk dirayu atau disogok, lalu cuek dan tidak peduli maka celakalah bagi mereka sendiri jika pemimpin yang mereka agung-agungkan itu ternyata munafik yang akhirnya tidak amanah dan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.


Pemenang Pilkada ditentukan oleh aturan main yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang langsung dipilih oleh masyarakat, sebagai Warga Negara yang baik tentunya haruslah memahami makna dari pemilihan umum yang akan dan pasti dilaksanakan. Sebab, momentum Pilkada menjadi momentum yang akan menentukan pemimpin-pemimpin yang amanah, bisa diandalkan, dan memberi perubahan bagi rakyat dalam masa jabatannya. Perubahan yang dimaksud adalah kearah yang mengedepankan kemakmuran bagi masyarakat. Perubahan sendiri, yaitu penyadaran tentang perlunya kebutuhan untuk berubah, dan kebutuhan ini harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata.

Lalu setelah para calon kepala daerah memenangkan dan mempunyai kekuasaan penuh, berkaca dari kasus-kasus yang ada yang melibatkan para kepala daerah yang tertangkap karena melakukan suap/korupsi, Ini membuktikan gagalnya kepala daerah yang sebelumnya kita kagumi, kita pilih karena kita yakin ternyata tidak amanah dengan semua janji-janji yang ia torehkan saat Pilkada. Membuktikan juga bahwa gagalnya perubahan positif demi kemakmuran masyarakat yang telah dijanjikan para kepala daerah. Sangat disayangkan bukan, jika demokrasi dikhianati oleh segelintir orang.

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saatnya rakyat Indonesia menikmati kebebasan hak dalam mewujudkan cita-citanya, memenuhi harapannya. Saat Pilkada inilah rakyat punya kebebasan untuk memilih pemimpin, tetapi yang paling penting, disaat rakyat punya kebebasan maka itu adalah momentum mewujudkan mimpi-mimpi dan harapan yang semaksimal mungkin bagi terwujudnya kemakmuran bagi diri dan keluarganya. Dengan memilih pemimpin-pemimpin yang ideal, mampu mewujudkan cita-cita masyarakatnya maka akan timbul kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat.

Tujuan Pilkada adalah mewujudkan pemerintah daerah lebih baik. Pilkada merupakan evaluasi rakyat secara langsung oleh pemimpin. Pemimpin yang berhasil akan dipertahankan, dan pemimpin yang gagal dan tidak sesuai harapan masyarakat tentunya akan ditumbangkan dan memilih pemimpin baru untuk harapan yang lebih baik.
Proses pilkada harus berjalan dengan aman dan tanpa mengganggu masyarakat, bagi pemimpin maupun rakyatnyapun harus bisa memilah mana tindakan yang positif dan juga negatif. Demokrasi harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jangan mudah untuk larut dalam hoax yang saling menjatuhkan atau rela menjual hak suaranya hanya demi uaang yang nilainya tidak seberapa dibanding kesengsaraan yang akan diterima.

Masyarakat harus lebih jeli dan kritis. Sebab demokrasi sendiri adalah dari rakyat untuk rakyat. Artinya melalui pemimpin yang dipilih, rakyat menginginkan kemakmuran. Kemakmuran yang sangat erat kaitannya dengan sistem politik dan kekuasaan. Sistem politik demokrasi sesungguhnya membuka ruang yang sangat terbuka bagi jalan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Pernak-pernik Pilkada selalu unik untuk kita bahas, apa itu salah? Tidak. Kita sebagai masyarakat jangan terlalu apatis menanggapi pesta demokrasi di Negara ini, kitapun juga ikut menyetujui. Kemakmuran dan Kesengsaraan itu pasti ada, lebih banyak Kemakmuran atau Kesengsaraan, anda dapat merasakannya sendiri. Tentunya kita tidak bisa menghindar dengan kondisi yang ada saat ini.

Harapan adalah sebuah impian yang tidak akan pernah pupus selagi keinginan dan kebutuhan masih ada. Harapan akan terus berlanjut kearah yang lebih baik dan semakin baik, seiring dengan dinamika kehidupan. Ditengah tingginya sebuah harapan dan menipisnya kepercayaan. Masih ada peluang yang besar bagi pemimpin-pemimpin terpilih untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Masyarakat mengharapkan pemimpin yang mampu mewujudkan setidaknya 2 aspek yang penting yaitu Kemakmuran dan Keadilan bagi kita semua.

Bila masyarakat menyikapi dengan jeli, cerdas, dan tidak mudah dirayu dengan politik uang maka lahirlah pemimpin ideal dan ini awal dari kemakmuran. Sebaliknya, jika masyarakat menyikapi dengan pragmatis, masa bodoh, mau dibeli suaranya maka akan lahir pemimpin yang khianat, yang akhirnya membawa kesengsaraan.

Jadilah masyarakat yang bijak dalam memilih pemimpin yang akan datang. Seorang pemimpin yang mampu memajukan dan memakmurkan daerah yang ia pimpin. Diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai etnis untuk bersama-sama menggali potensi yang dimiliki demi kemajuan daerah. Hindari SARA, dan jangan sampai menjadi masyarakat yang mudah untuk diimingi-imingi. Karena kualitas pemimpin tergantung dari masyarakatnya yang memilihnya.

Bila masyarakat menyikapi dengan jeli, cerdas, dan tidak mudah dirayu dengan politik uang maka lahirlah pemimpin ideal dan ini awal dari kemakmuran. Sebaliknya, jika masyarakat menyikapi dengan pragmatis, masa bodoh, mau dibeli suaranya maka akan lahir pemimpin yang khianat, yang akhirnya membawa kesengsaraan. Semua kembali kepada masyarakat apakah PILKADA adalah awal dari Kemakmuran atau Kesengsaraan ?.
(Hadi Istanto, S.Kom – Pendiri & Admin PDKT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here