Taksi Online Semakin Diuntungkan Oleh Aturan Menhub

0
310

pdkt.me – Aturan Menhub Disebut Sudah Menguntungkan Taksi Online

Taksi Online Makin Diuntungkan oleh Aturan Menhub

Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus dianggap menguntungkan bagi bisnis taksi online di tanah air.

“Aturan ini untuk melindungi pengusaha angkutan online dan menguntungkan mereka,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Moda Darat Djoko Setiawarno di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Dikatakannya, MTI sangat mendukung pelaksanaan PM 108 karena mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Bandingkan dengan di beberapa luar negeri di mana banyak perusahaan taxi online yang ditutup. Di Indonesia kan tidak malah diakomodir,” katanya.

Djoko bahkan menyatakan bahwa setelah diberlakukannya PM 108 secara full di bulan februari tahun ini, bisnis transportasi di Indonesia akan melihat bentuk nyata dari penegakan dan kepastian hukumnya.

Misal, soal tarif batas bawah dan atas. Ini dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak ada penaikkan tarif yang sewenang-wenang di waktu tertentu, terutama pada saat jam sibuk dimana permintaan (demand) sangat tinggi. Sedangkan pengaturan tarif batas bawah perlu ditetapkan untuk melindungi pengemudi dan agar tidak terjadi perang tarif/banting harga yang dapat menjatuhkan usaha pesaing. Jadi pengaturan tarif ini semata-mata demi melindungi kepentingan masyarakat.

“ Kalau gak diatur, terjadi jor joran perang tarif.Pengusaha taxy rugi. Makanya sy bilang aturan ini untuk melindungi pengusaha angkutan online sendiri,” katanya.

Doni Ismanto Darwin yang merupakan Founder IndoTelko Forum menyatakan bahwa diberlakukannya PM 108 secara keseluruhan harus menjadi kerjasama dari kabinet Kerja dan disesuaikan dengan fungsi setiap kementrian. Oleh karena itu hal ini bukan merupakan kewajiban dari kemenhub semata jika dilihat dari sisi transportasi. Karena pemain aplikasi itu juga kan leading sector di kominfo. Dengan demikian soal teknologi nya sendiri kominfo harus memberi bantuan. Harus diingat bahwa tanpa adanya platform aplikasi, taksi online itu tidak akan pernah ada. Dengan begitu melalui penegakan PM 108 semangat kerja sama itu akan ada.

Diharapkannya, Kominfo sudah mengerjakan Pekerjaan Rumahnya untuk pemberlakuan PM 108 salah satunya isu penyediaan dashboard untuk mengetahui jumlah armada taksi online secara real time. “Dashaboard itu penting, untuk melihat mana armada yang kerjasama dengan koperasi atau individu. Selain itu untuk kontrol kuota dan lainnya. Kan Pak Menteri Rudiantara (Menkominfo) janji mau imbau penyedia aplikasi jasa transportasi untuk mendaftarkan aplikasi agar dipantau penuh dan melaporkan pengoperasian aplikasi kepada Kominfo. Ini udah jalan belom,” tukasnya.

Jauh sebelum itu, Kemenhub via Ditjen Perhubungan Darat memutuskan untuk melakukan penegakan aturan dari PM 108 di bulan Februari tahun 2018.

Di pekan pertama dan kedua, teguran simpatik akan diberikan pada angkutan kendaraan sewa khusus yang operasionalnya tidak taat pada peraturan. Menyusul beberapa pekan setelah itu, pihak berwajib akan memegang tonggak penegakan hukumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here